Petani Pujud Senang Harga Sawit Naik

Minggu, 03 November 2013
Petani Pujud Senang Harga Sawit Naik

Petani Senang Harga Sawit Naik

PUJUD-Peningkatan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sempat anjlok, kini kembali berangsur naik, dan wargapun mulai senang. Kini warga sudah semangat dan bergairah lagi, kalau sebelumnya harga juar hanya Rp. 1000/kg kini sudah naik menjadi Rp. 1500/kg.

Warga Pujud khususnya sudah dapat merasa bangga karena  meski kenaikan harga sawit masih kecil namun tidak separah yang sebelumnya. ”Kami merasa senang karena harga TBS naik dari sebelumnya, meski kami akui bahwa kenaikannya masih kecil tapi kami senang karena mulai agak normal,” kata sejumlah petani Sawit di Kecamatan Pujud, Pairin.

Menurutnya, kenaikan harga TBS ini tentu membuat kami senang, kami menyambutnya dengan gembira karena harga sawit sempat anjlok dari Rp. 1000 dan Rp. 1050/kg, harga ini bertahan sampai pada akhir bulan Oktober 2013 ini.

”Namun belakangan harga sawit itu berangsur-angsur naik hingga Rp. 1400/kg hingga Rp. 1500/kg dan pada pertengahan Oktober 2013 kembali naik hingga berkisaran Rp. 1560/kg,” tutur Pairin.

Menurut informasi di tingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) atau pedagang pengumpul harga sawit sudah mencapai  Rp. 1560/kg. Untuk itu Pairin berharap agar sawit tersebut tetap normal dan tidak anjlok kembali. ”Kita berharap harga sawit ini meskipun tidak naik, namun tetap bertahan dan normal saja kita sudah merasa senang,” tandas Pairin. (Jonathan Surbakti/MRNetwork)

Sumber : http://www.halloriau.com

Baca Berita Lengkap Tentang Sawit di :

Harga TBS Sawit di Barito Utara Naik

Harga TBS Sawit Naik

Harga TBS Sawit Naik

Minggu, 3 November 2013

TRIBUNKALTENG.COM, MUARATEWEH  – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit PT Antang Ganda Utama PIR Butong, Kabupaten Barito Utara, pada Nopember 2013 naik dari Rp1.435/kg menjadi Rp1.551/kg.

“Membaiknya harga TBS itu membuat petani kelapa sawit kembali bergairah karena dalam sebulan terakhir sempat turun,” kata petani kelapa sawit, Mukson di Muarateweh, Minggu.

Kebun kelapa sawit PT AGU itu diusahakan petani plasma satuan permukiman (SP) 1, SP 2, SP 3, dan SP 4 dengan luas 4.254 hektare, dikerjakan sekitar 1.800 kepala keluarga (KK), sedangkan luas kebun inti 16.297 hektare dengan produksi TBS 15.000 ton/bulan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Barito Utara Rahmat Muratni membenarkan bahwa harga TBS pada bulan Nopember ini sebesar Rp1.551/kg atau naik Rp116/kg dari Oktober 2013 sekitar Rp1.435/kg.

Ketetapan harga TBS itu, kata dia, merupakan hasil rapat perusahaan dengan anggota koperasi dan petani plasma yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembagian hasil penjualan TBS setiap kilogram yang diterima perusahaan untuk biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit mentah (CPO) serta biaya penyusutan pabrik ditetapkan 83 persen naik dibanding periode sebelumnya 81,89 persen.

Harga jual inti sawit (PKO) mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp3.076 menjadi Rp3.707/kg dan harga jual CPO di pasar dalam negeri naik dari Rp7.313 menjadi Rp7.693/kg.

“Jadi, naiknya harga TBS itu juga dipengaruhi oleh membaiknya harga CPO dalam negeri dan harga PKO,” katanya.

Perseroan Terbatas (PT) AGU merupakan perusahaan kelapa sawit tertua di Kalteng yang tergabung dalam Grup Matahari Kahuripan Indonesia (Makin). PT AGU adalah anak perusahaan rokok Gudang Garam Kediri, Jawa Timur.

Perusahaan itu memiliki areal seluas 18.087 hektare dengan produksi CPO sekitar 3.200 ton/bulan.

Sumber : http://kalteng.tribunnews.com/2013/11/03/harga-tbs-sawit-di-barito-utara-naik

Baca Berita Lengkap Tentang Sawit di :

Habitat Harimau Sumatera Terdesak Perkebunan Sawit

  Jumat, 01/11/2013

JAKARTA, (PRLM).- Hanya ada 400 harimau Sumatera yang tersisa di dunia karena sebagian besar habitat mereka telah dimakan oleh perkebunan kelapa sawit dalam waktu dua tahun.

Perkebunan kelapa sawit telah kejam menggerogoti beragam hutan hujan bangsa. Perluasan kebun kelapa sawit dengan membakar hutan telah menimbulkan polusi udara. Sekarang laporan dari kelompok lingkungan Greenpeace menyalahkan konsesi kelapa sawit ilegal yang mengakibatkn harimau Sumatra ke jurang kepunahan.

Menurut peta yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Indonesia, 1,24 juta hektare hutan hilang tak tergantikan dari tahun 2009 sampai 2011, termasuk hampir dua pertiga dari semua habitat asli harimau sumatera. Hanya 400 dari kucing pribumi Asia kini diperkirakan masih ada di pulau, yang terlihat mengejutkan seperempat juta hektare hilang untuk sawit dan pulp setiap tahun. “Mempercepat deforestasi dan perburuan liar merajalela berarti makhluk mulia ini bisa berakhir seperti kerabatnya di Jawa dan Bali,” demikian laporan World Wildlife Fund.

Greenpeace’s Licence to Kill melaporkan dokumen kebakaran pembersihn konsesi kelapa sawit, pengrusakan hutan hujan grosir dan perkebunan kelapa sawit ilegal di dalam Taman Nasional Tesso Nilo, di mana tinggal sebagian besar harimau yang masih hidup. Spesies lain bergantung pada keanekaragaman hayati Sumatera termasuk orangutan, badak, dan gajah .

Tapi melindungi harimau Sumatera yang terancam punah itu problematik. Kelapa sawit menyediakan lapangan kerja langsung ke 4,9 juta orang di Indonesia dan terbesar ketiga devisa – laba kontributor negara di $ 21600000000 – itu sekitar seperempat dari ekspor nonpetroleum Indonesia atau sekitar seperlima dari total ekspor. Dan dengan konsumsi minyak sawit dunia meningkat lima kali lipat selama dekade terakhir, ditambah pemotongan tarif perdagangan, konservasi menghadapi tantangan berat . (time/Sheila-job/A-147)***

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/257069

Berita Kelapa Sawit Lengkap dan Harga Buah Sawit bisa disimak di Bawah ini :

Belasan Gajah Amuk Kebun Warga Di Kampar

gagasanriau.com ,Kampar-Sekurangnya 13 ekor gajah mengamuk di Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tengah malam hingga mengakibakan dua unit rumah dan 20 hektare kebun sawit rusak.

“Kebun tersebut milik 10 warga dan aksi pengrusakan itu telah membuat trauma mereka,” kata Jum Haryanto, Kades Indra Puri di Bangkinang, Senin.

Satu unit rumah warga yang berdinding papan hancur dan rata dengan tanah, begitu juga satu unit rumah semi permanen, sementara kebun mereka diacak-acak hewan berbelalai tersebut.

Dari lahan yang rusak itu seluas dua hektare diantaranya milik Anwar warga Pasar Minggu menjadi yang paling parah kerusakannya dan sedikitnya 300 batang sawit habis dimakan.

Ia mengatakan, peristiwa seperti ini sudah sering kali terjadi dan sangat meresahkan warga. Gajah yang merusak itu berpostur tubuh besar dan merupakan gajah dewasa.

“Warga mulai berjaga-jaga sejak dini hari tadi, dihalau sekitar 1 meter baru gajah itu lari, ” ujarnya.

Jum Haryanto menyebutkan, sebelumnya sudah pernah turun tim dari dari Dinas Kehutanan namun mereka tidak memberikan solusi bahkan malah minta biaya Rp50 juta untuk mengamankan per ekor gajah untuk dibawa ke habitatnya termasuk biaya makan.

“Kawanan gajah ini tiap sebulan sampai dua bulan pasti mengamuk lagi,” kata dia.

Anwar pemilik kebun, mengatakan bahwa ia sudah melapor ke Dishut Pekanbaru dan Kampar juga ke UMS (Perlindungan Hewan) Pekanbaru, begitu juga dengan anggota DPRD Kampar H Sahidin, namun belum ada tanggapan.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar  Muhamad Syukur dikonfirmasi belum mengetahui kejadian itu, “Saya belum dapat laporan dan terimakasih sudah menginformasikan. Nanti tim dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
(BKSDA) Provinsi Riau akan mengecek ke,” kata dia.

Syukur mengakui bukan kali ini saja gajah mengamuk. “Tiga minggu lalu kita sudah melakukan pengusiran gajah tersebut, namun apa boleh buat mereka datang dan merusak lagi,” ujarnya.

Untuk menggembalikan gajah ke habitatnya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dan mencapai puluhan juta rupiah dan kewenangannya ada di BKSDA.

antarariau

Sumber : http://gagasanriau.com/belasan-gajah-amuk-kebun-warga-di-kampar/

Berita Kelapa Sawit Lengkap dan Harga Buah Sawit bisa disimak di Bawah ini :

Riau Sudah Tetapkan Besaran Kebutuhan Hidup Layak ke Kemenakertrans

01 November 2013

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencatat hingga pukul 08.00 WIB hari ini (1/11/2013), 22 Provinsi yang telah menetapkan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Namun dari jumlah itu hanya 10 provinsi yang telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2014.

Berikut Daftar Provinsi yang telah Menetapkan KHL, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Bangka-Belitung, Papua, Bengkulu, NTB, DKI Jakarta, Maluku, Riau, Sulawesi Selatan, Banten, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Papua Barat, Sumatera Utara, Bali, Gorontalo, Sulawesi Utara dan NTT.

Sedangkan Provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum 2014 adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Bangka-Belitung, Papua, Bengkulu, NTB, dan Jakarta.

“Kita terus mendorong percepatan penetapan upah minimum 2014 ini dengan menerjunkan tim asistensi dari Kemnakertrans ke provinsi-provinsi yang belum menetapkan UMP,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11/2013).

Berita yang dilansir Detik.com ini menyatakan, derdasarkan Permenakertrans No 7/2013 diatur penetapan UMP 2014 harus diumumkan selambat-lambatnya tanggal 1 November 2013. Muhaimin mengaku sudah menerjunkan tim asistensi ke berbagai Pemerintah Daerah (pemda) tingkat Provinsi yang belum menetapkan besar KHL dan besaran Upah Minimun tahun 2014.

Tim Asistensi Kemnakertrans ini akan bertugas memberikan asistensi, mediasi dan konsultasi untuk mempercepat proses penetapan UM 2014 kepada dewan pengupahan daerah dan pemerintah daerah provinsi di Seluruh Indonesia.

“Kita minta para kepala daerah agar memberikan perhatian khusus untuk memediasi pekerja dan pengusaha dalam proses penetapan UM 2014 . Kita terus mendorong agar proses pembahasan dan penetapan UMP ini dapat dipercepat sehingga tidak menimbulkan gejolak dari pekerja dan pengusaha,” katanya.

Ia menegaskan, UMO hanya sebagai pengaman sosial (social safety net). Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. “Dalam bernegosiasi di dewan pengupahan daerah, para perwakilan pekerja dan perwakilan pengusaha harus menyadari bahwa upah minimum adalah upah paling dasar bagi pekerja lajang, jangan sampai bergeser menjadi upah standar di perusahaan,” katanya.(*)

Parlindungan | Edited by Rbc

Sumber : http://riaubisnis.com