Kelapa Sawit

Petani Sawit Pelindung Hutan

Matahari pagi itu bersinar cerah di Desa Dosan, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Propinsi Riau. Puluhan masyarakat mulai bergerak ke tempat aktifitas sehari-hari. Ada yang ke ladang, sekolah dan pasar, termasuk belasan petani sawit. Namun para petani sawit ini tampak berjalan berbondong-bondong menuju aula yang terdapat di belakang kantor desa.

Puluhan petani sawit mandiri menghadiri acara pelatihan intensifikasi perkebunan kelapa sawit mandiri selama lima hari pada minggu ketiga Juli 2011 lalu. Acara tersebut digelar oleh Perkumpulan Elang, sebuah lembaga non-pemerintah yang berbasis di Riau.

Para petani Koperasi Bungo Tanjung tersebut antusias mendengarkan pemaparan para pelatih yang terdiri dari para ahli di bidang perkebunan sawit dari Universitas Wagenigen, Belanda,maupun dari Direktur Perkumpulan Elang.

Sejak awal tahun 2011, Elang bersama 1.156 petani sawit mandiri di Kabupaten Siak telah bersepakat untuk mendorong pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan dan bertanggungjawab serta berkomitmen untuk tetap menjaga hutan yang tersisa di Desa mereka.

Kerusakan hutan secara masif atau deforestasi di Indonesia menjadi masalah krusial yang memicu perubahan iklim global. Deforestasi dan pembukaan gambut merupakan penyumbang 85% emisi karbon Indonesia. Bersama dengan industry pulp dan kertas, industry kelapa sawit merupakan salah satu penyebab deforestasi terbesar yang dilangsir oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) di dalam laporannya tahun lalu. Menurut estimasi DNPI, kedua sector ini akan menyumbang sedikitnya 50% dari sekitar 28 juta hektar perkiraan deforestasi yang akan terjadi sampai tahun 2030.

Pada saat korporasi terus melakukan ekspansi, petani sawit mandiri memilih untuk meningkatkan produktifitas kebun yang telah ada tanpa harus merusak hutan. Seribu lebih petani sawit yang memiliki 3.500 hektar luas perkebunan sawit mengikrarkan komitmen pengelolaan kebun secara bertanggungjawab dan berkelanjutan serta melindungi sekitar 740 hektar hutan yang tersisa di wilayah desa mereka.

Komitmen para petani pemilik 3.500 hektar kebun di Siak ini merupakan salah satu solusi deforestasi yang terus terjadi dan harusnya menjadi bagian dari skema pembangunan industri sawit Indonesia untuk memenuhi target peningkatan produksi nasional dan permintaan pasar global.

Komitmen petani yang lebih memilih fokus pada peningkatan produksi daripada ekspansi ini merupakan salah satu hal yang disorot dalam video dokumentasi yang baru-baru ini diluncurkan oleh Greenpeace bersama dengan Elang.

Seperti permasalahan kebun petani kelapa sawit di Indonesia pada umumnya, petani di Dosan juga menghadapi rendahnya produksi rata-rata kebun per bulan. Sehingga sangat diperlukan terobosan untuk meningkatkannya. Salah satunya adalah dengan mendatangkan para ahli perkebunan lewat workshop pengelolaan kebun, dengan bantuan beberapa organisasi lingkungan.

Berbagai pelatihan penguatan kapasitas petani tersebut, kini warga mengelola perkebunan mereka dengan standar-standar ramah lingkungan di antaranya pemupukkan organik secara berkala, pembendungan kanal-kanal dengan pengaturan sistem air yang menjamin lahan gambut tidak kering dan rusak.

Dengan komitmen itulah, para petani beserta Pemerintah Desa Dosan pada Juli 2011 mengeluarkan Peraturan Desa (PERDES) yang menetapkan 740 hektar sisa hutan di desa mereka menjadi hutan yang dilindungi. Kini para petani itu telah menjadi pelindung hutan.

Sumber :

http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/petani-sawit-pelindung-hutan/blog/37729/

Berkah dari Usaha Perkebunan Sawit Berkelanjutan

Bagi Warjono, 54, menjadi petani plasma kelapa sawit merupakan berkah dan kebanggaan tak ternilai. Profesi Ini setidaknya mendongkrak kesejahteraan keluarganya di atas rata-rata petani.

Hasil kebun sawitnya telah membuahkan rumah dan perabotan baru, kendaraan roda dua dan empat, titel sarjana untuk anak-anaknya, deposito, tabungan dan barangberharga lainnya. Warjono hanyalah satu dari ribuan petani plasma sawit di lingkungan Sungai lilin, Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, yang mengalami nasib baik. Namun, semua kesuksesan materi para petani sawit di daerah itu temyata bermula cerita pahit ketika mereka ikut rombongan transmigrasi yang dicanangkan rezim Orde Baru pada 1981.

“30 Tahun silam adalah masa-masa sulit. DItempat baru, setiap kepala keluarga diberi sekaveling lahan dan jatah hidup dari pemerintah hanya 2 tahun. Setelah itu, kami harus berjuang sendiri mempertahankan hidup,” kenang pria asal Sleman, DIY Itu.

Dengan sekaveling lahan yang luasnya tak lebih dari 2 hektare itu, setiap transmigran diminta mengembangkan tanaman pangan sekunder. “Ketika uang dari pemerintah habis, kami menghadapimasalah gagal panen, ditambah tak ada apa pun lagi yang bisa dimakan,” lanjutnya.

Kepedihan yang sama juga diungkapkan Wario Santono, salah satu anggota KUD Barokah Jaya, Sungai Ulin, Musi Banyuasin. Transmigran yang berada di kawasan tersebut sebagian besar putus asa. “Dalam masa sulit tersebut, akhirnya ada tawaran agar kami belajar menggarap pohon sawit dari PT Hlndolisekitar 1990-an,” jelasnya.

Tawaran tersebut seolah-olah memberikan harapan baru di tengah kondisi kesejahteraan petani yang tak pasti. Para petani lantas dijadikan mitra, sedangkan perusahaan perkebunan kelapa sawit itu mendampingi serta melatih para petani dengan praktik perkebunan berkelanjutan.

“Kami juga diajari tentang struktur harga minyak sawit dan pengelolaan koperasisehingga dapat kami kelola sendiri hasil panen sawitnya,” timpal Warjono yang kini menjadi Koordinator Wilayah di KUD Mukti Jaya.
Presiden Direktur PT Hlndoli Anthony Yeow mengatakan pada saat prakarsa kemitraan perkebunan sawit tersebut dimulai, pendapatan per bulan para petani plasma tersebut mulai meningkat dan industri perkebunan sawit di Sungai Lilin mulai berkembang.

Sumber : Bisnis Indonesia

Sawit Marak, Petani Pangan Tiarap

Secara historis, kelapa sawit mulai masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 1848, dibawa oleh peneliti Belanda. Tanaman itu berasal dari Afrika (Mauritius) dan kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor. Pohon sawit inilah yang lantas menjadi induk bagi semua pohon sawit yang ada di kawasan seluruh Indonesia, bahkan seluruh kawasan Asia Tenggara. Secara komersil, perkebunan sawit pertama kali dibangun di Sumatera Utara pada tahun 1911.

Problem perkebunan kelapa sawit selalu terkait dengan dinamika sosial dan realitas kehidupan masyarakat di dalamnya. Misalnya, terjadinya sengketa lahan. Belakangan kasus ini cenderung meningkat. Konflik lahan ini melibatkan pihak perkebunan, baik swasta maupun BUMN dengan petani serta warga di sekitar perkebunan.

Penyebabnya adalah menguatnya permintaan pasar global yang membuat harga minyak sawit melambung di pasaran global. Fenomena ini pun pada akhirnya mendorong makin meningkatnya kebutuhan lahan untuk tanaman kelapa sawit. Karut marut pengaturan lahan oleh pemerintah, ditambah lagi adanya perilaku koruptif yang dilakukan aparat pemerintahan dalam pengeluaran izin penggunaan lahan, memicu terjadinya konflik pertanahan antara pihak investor dengan petani maupun warga di sekitar perkebunan. Konflik demi konflik pun akhirnya mewarnai perjalanan perkebunan sawit di berbagai kawasan di Indonesia.

Baru-baru ini misalnya di Palembang, Sumatera Selatan, berhembus kabar akan ada perluasan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan pangan raksasa asal Amerika Serikat, Cargill Inc. Peningkatan produksi ini kelak untuk memenuhi permintaan pasar dunia terhadap komoditi minyak sawit. Indonesia yang sudah dianggap sebagai produsen terbesar kelapa sawit dunia, telah menjadi incaran banyak perusahaan skala internasional sebagai lahan produksi minyak sawit, yang salah satunya adalah Cargill Inc.

Rencana ini dituturkan oleh presiden direktur perkebunan kelapa sawit milik Cargill, Anthony Yeow di Palembang, Sumsel kepada Wall Street Journal. Menurut Anthony, kini memang perusahaannya sedang agresif mencari lahan baru di Sulawesi, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan yang secara lingkungan cukup aman untuk memperluas bisnis kelapa sawitnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, harga minyak kelapa sawit dunia memang sudah melebihi dua kali lipat biaya produksinya. Satu hal yang tidak terjadi dengan komoditi lainnya di Asia selama beberapa dekade. Minyak kelapa sawit yang diproduksi Indonesia sendiri, kini mencapai 26 juta ton setahun, meningkat secara signifikan dari 5,8 juta ton setahun di tahun 1998.

Konsumsi minyak kelapa sawit di dunia sendiri meningkat 7% setiap tahunnya, untuk memenuhinya pastilah membutuhkan lahan yang sangat luas, ungkap John Hartmann, Chief Operating Officer Vargill Tropical Palm Holdings Ltd. Hartmann juga mengatakan, Cargill tidak akan berinvestasi perkebunan kelapa sawit di lahan gambut dan akan mendukung moratorium penebangan hutan di hutan alam yang kini sudah mendekati masa akhir. Selain itu, dia juga meyakinkan bahwa sebagian besar perkebunan kelapa sawit milik Cargill di Indonesia sudah bersertifikasi ‘sustainable’ dari Roundtable on Sustainable Palm Oil dan sebagian yang belum mendapat sertifikasi ini akan memperolehnya di akhir tahun ini.

Kapasitas produksi kelapa sawit Cargill sekitar 300.000 ton per tahun, dan kini mereka tengah melakukan upaya menambah lahan seluas 5.600 hektar di Sumatera Selatan untuk memperluas perkebunan mereka hingga 13%. Secara keseluruhan, Cargill sudah menguasai sekitar 42.000 hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan produksi tambahan dari petani kecil dari lahan seluas 27.000 hektar.

Apabila pertambahan kapasitas perkebunan Cargill mendekati hingga 6.000 hektar, maka bisa diperkirakan perusahaan raksasa pangan asal AS ini akan mampu menambah produksinya sebanyak 20.000 ton kelapa sawit. Oleh karena itu, pabrik baru bakal dilengkapi dengan mesin pengolahan agar bisa mengolah hingga 60 ton kelapa sawit dalam satu jam.

Dalam upaya menjaga lingkungan, pihak perkebunan memang selalu meyakinkan bahwa mereka melakukan penebangan yang ramah lingkungan, namun berbagai fakta di lapangan justru yang terjadi sebaliknya. Sebagai contoh, baru-baru ini di Kabupaten Kalimantan Utara, ada 700 hektar kawasan hutan lindung telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan pemukiman. Padahal, menurut Peraturan Menteri Kehutanan pada 1979, hutan ini merupakan hutan lindung yang letaknya berada di Pulau Sebatik di Nunukan, memiliki luas 1.054 hektar. Tetapi kini hutan lindung itu sudah lenyap sekitar 70 persennya.

Petani yang semestinya mendapat tempat penting di negeri ini pun, justru harus berhadapan dengan pengusaha besar perkebunan yang ingin “mencaplok” tanah mereka untuk perluasan perkebunan sawit. Seiring dengan itu, perkebunan sawit seolah menjadi momok yang bakal banyak menimbulkan bencana ketimbang membawa anugerah bagi rakyat, khususnya petani. Indikasi tentang hal ini bisa dilihat dari kondisi kehidupan masyarakat di sekitar perkebunan, khususnya petani yang tidak mau beranjak dari kemiskinan dan kesulitan hidup.

Mereka akhirnya tak lebih sebagai penonton, atau hanya menjadi buruh pemetik buah di perkebunan sawit dengan upah yang tak begitu besar. Semakin berkurangnya keberpihakan terhadap petani, ditambah makin berkurangnya pula lahan kegiatan pertanian mereka mnembuat kehidupan petani menjadi sangat memperihatinkan. Petani semakin kesulitan memproduksi tanaman pangan akibat terbatasnya ketesediaan lahan sebab penguasaan oleh perkebunan raksasa (investor besar yang lebih banyak dari pemodal asing).

Sialnya pula, ketika para petani itu menuntut hak-hak atas lahan mereka, malah dihadapkan dengan aparat keamanan sebagai “beking” para pengusaha itu. Bentrokan pun tak terhindarkan. Konflik merebak dan berkepanjangan. Perlakuan aparat setempat juga seringkali diskriminatif dan cenderung membela pangusaha yang memang bisa dikorek “duitnya”. Ekspansi terus menerus perkebunan sawit, jelas telah manimbulkan pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya para petani oleh pengusaha perkebunan.

Akibat makin berkurangnya lahan pertanian karena banyak digantikan perkebunan sawit, praktis produk pertanian pun akhirnya gagal memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Impor beras dari luar dan berbagai produk lainnya menjadi marak saat ini. Kerawanan pangan dan bencana kelaparan pun sepertinya bakal menjadi sebuah keniscayaan yang tak lama lagi.

Tidak hanya pengusaha besar, harga sawit yang begitu menjanjikan juga ternyata membuat para petani yang awalnya menanam tanaman pangan tergoda beralih ke tanaman sawit. Bukan itu saja, masyarakat adat yang awalnya menganggap tabu menanam kelapa sawit kini mereka terpaksa harus menanamnya. Alasannya, cara ini adalah strategi untuk mempertahankan lahan yang mereka punya. Sebab, jika lahan tidak ditanami kelapa sawit ada saja intervensi dari perusahaan kelapa sawit di sana agar yang punya lahan menjualnya. Jika tak mau, akan diserobot secara paksa.

Walhasil, hal ini membuat ekspansi perkebunan sawit pun terus berlangsung dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Proses ekspansi bahkan berlangsung hingga ke kawasan-kawasan pesisir di Kalimantan dan Sumatera. Akibatnya, bukan hanya petani yang semakin kesulitan mendapat lahan, tapi juga nelayan yang hidup di pesisir yang selama ini banyak bergantung pada keberadaan hutan bakau. Kini, banyak wilayah pesisir digantikan oleh kelapa sawit.

Sementara itu, tak sedikit pula perkebunan yang berusaha untuk terus mempertahankan tanah yang dikuasai meskipun sudah habis masa Hak Guna Usaha (HGU)-nya. Inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik dengan masyarakat yang ada di sekitar perkebunan, khususnya petani. Dimensi konflik pun meluas tidak hanya berlangsung secara vertikal tapi juga horizontal.

Bahkan keberadaan perkebunan sawit telah memicu munculnya ancaman serius lain bagi petani, yakni kepentingan yang lebih besar di tingkat global, yang memang tidak menginginkan petani menjadi lebih pintar, sejahtera dan memiliki masa depan yang lebih baik serta berdaulat atas apa yang dimiliki. Tanah sebagai alat produksi dan aset sumber daya yang mutlak harus dimiliki ternyata lebih banyak dikuasai para pemilik modal, khususnya asing.

CSR Sekadar Kedok Belaka

Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang tercantum dalam ISO 26000, memuat beberapa ketentuan sebagai berikut yakni akuntabilitas, transparansi, beretika, penghormatan terhadap pemangku kepentingan, penghormatan terhadap hukum, penghormatan terhadap norma internasional, juga terhadap HAM, hingga kini masih dirasa kurang maksimal karena tidak dilakukan secara obyektif dan profesional.

Dengan program CSR, sebetulnya diharapkan perusahaan perkebunan mampu turut berpartisipasi menyejahterakan petani dan warga di sekitar perkebunannya. Tapi, kemudian CSR ini nampak tidak seberapa manfaatnya bagi mereka. Keberadaan CSR malah hanya dijadikan tameng atau kedok saja oleh beberapa perusahaan agar perbuatan mereka yang sebenarnya memiskinkan rakyat, bisa terpandang oleh mata dunia karena dikira telah berbuat untuk kesejahteraan di sekitar perusahaan mereka beroperasi.

CSR yang selama ini diharapkan menjadi salah satu solusi terwujudnya kepekaan terhadap lingkungan sosial, nampaknya masih setengah hati dijalankan oleh perusahaan. Program CSR yang seharusnya bersifat memberdayakan, lebih banyak bersifat karitatif sehingga menimbulkan ketergantungan.

Memang, secara statistik, jumlah penduduk di pedesaan disebutkan sudah berkurang dari 80% menjadi 70%, tetapi angka ini tidak serta merta memberi gambaran bahwa orang desa makin sejahtera dan angka kemiskinan jadi berkurang. Data BPS pada Maret 2007 memberi gambaran jelas jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 37.168.3 juta jiwa sedangkan jumlah petani kita saat ini sebanyak 46,7 juta jiwa. Itu artinya, taraf hidup petani di pedesaan belum bergeser menjadi lebih baik. Di sinilah kegagalan BPS mendeteksi angka kemiskinan absolut yang ada pada sektor informal perkotaan, yang merupakan sebuah kategori sosial yang muncul seiring dengan semakin membesarnya populasi yang bekerja di sektor ini.

Apalagi, lahirnya berbagai produk peraturan perundangan-undangan seperti UU Perkebunan, UU Pengelolaan Sumber Daya Air, UU Pengelolaan Sumber Daya Alam serta berbagai kebijakan lainnya yang semuanya justru memperpuruk kehidupan petani karena nyata-nyata bertentangan dengan semangat yang terkandung di dalam UUD 1945 dan UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Sebaliknya memberi ruang dan peluang bagi masuknya kekuatan kapitalisme global dalam sektor pertanian dan sektor lainnya.

Mereka pada umumnya berasal dari warga pedesaan yang gagal mengadu nasib di kota serta warga kota yang hidup subsistem dan menjadi bagian dari warga miskin kota. Inilah kategori sosial baru yang muncul di masyarakat yang luput dari catatan BPS.

Kedaulatan pangan tidak akan mungkin kita capai jika kita sendiri bergerak ke arah yang semakin mengurangi ketersediaan pangan kita. Mengkonversi lahan pertanian pangan menjadi lahan perkebunan sawit, apalagi dalam jumlah yang besar-besaran, sama artinya kita sedang menggali lubang sendiri menyambut kedatangan krisis bahan pangan yang kian nyata.

Sumber : http://merdekainfo.com/kajian-utama/item/833-sawit-marak-petani-pangan-tiarap

 

Baca juga kisah-kisah sukses para petani, berita dan harga sawit di bawah ini :

Kisah Ibu-ibu Pengumpul Sawit Berondolan di Sungaibahar

Jambi Timur
Ditulis oleh WIRA HADI, Muarojambi
Sabtu, 24 Oktober 2009 10:40

Dulu Sehari Bisa Rp 100 Ribu, Kini Tak Sanggup Bayar Cicilan

Tatkala sawit mahal, ratusan pendatang mencoba mencari kehidupan di daerah itu. Mereka bekerja sebagai buruh dan pencari sawit berondolan yang jatuh. Saat ini harga sawit anjlok, bagaimana mereka?
Sebagian besar penduduk Kecamatan Sungaibahar, Muarojambi, adalah petani. Umumnya mereka petani kelapa sawit. Dulu daerah itu merupakan daerah transmigrasi. Tentu penduduk di setiap desa tersebut adalah masyarakat pendatang dari daerah Sumatera dan Jawa.

Program transmigrasi yang dijalankan pemerintah saat itu boleh dikatakan berhasil. Buktinya mereka yang dulu hidup kekurangan, setelah mengikuti program transmigrasi, bisa menyisipkan sedikit kelegaan dan kebahagian bahkan berkecukupan.

Setiap kepala keluarga diberikan satu kapling lahan kelapa sawit berukuran sekitar 2 hektar. Sementara sawit itu bisa dipanen dua kali dalam sebulan. “Satu kali panen bisa 2 ton,” ujar Rahma Wati, warga Unit 17, Sungaibahar.

Menurut wanita asli Jawa itu, pada 2008 harga sawit sempat melambung hingga Rp 2.500 per kg. Jadi 1 ton harganya Rp 2,5 juta. “Kalikan saja, kalau sekali panen bisa Rp 5 juta, satu bulan bisa Rp 10 juta. Apa enggak lumayan?” jelasnya.

Mahalnya harga sawit waktu itu cukup menjadi alasan banyaknya pendatang mencoba mencari peruntungan di daerah perkebunan kelapa sawit. Mereka datang bukan mengikuti transmigrasi dan bukan pula memiliki kebun di daerah. Mereka datang semata-mata untuk bekerja sebagai buruh panen sawit dan mencari buah-buah sawit yang jatuh saat panen. Mereka menyebutnya berondolan. “Banyak sekali orang yang nyari berondolan karena satu hari bisa mendapatkan 40-50 kg,” kata wanita 37 tahun itu.

Para pencari berondolan itu kebanyakan ibu rumah tangga yang tidak punya kebun sawit, sementara suami mereka buruh pemetik atau yang memuat sawit ke truk. Kalau sawit mahal, penghasilan mereka cukup menggiurkan. Bayangkan, kalau satu hari dapat 50 kg dan 1 kg berondolan Rp 2.000, satu hari Rp 100 ribu bisa mereka dapat. “Mana ada gaji buruh sebesar itu untuk ibu-ibu. Makanya mereka banyak yang berhasil dengan menyisihkan uang untuk tabungan, beli motor, bahkan ada yang sudah punya rumah di Jambi,” katanya.

Itu waktu sawit mahal. Sekarang dunia ibarat terbalik. “Jangankan untuk menabung dan bayar cicilan motor atau rumah, untuk makan sehari-hari saja kadang tidak cukup,” kata ibu tiga anak itu.

Kesulitan perempuan pencari berondolan sawit juga dirasakan Martini. Dia beserta suami dan dua anaknya waktu itu ke Sungaibahar untuk mencari kehidupan yang lebih layak dibandingkan di kampungnya di Jawa. Martini menumpang di rumah saudaranya di Unit 17.

Selama di Sungaibahar, Martini bekerja sebagai pencari buah sawit yang berserakan di bawah pohon yang tidak diambil pemiliknya. Dari hasil mengumpulkan buah-buah sawit itu, dalam sehari dia bisa mendapat sedikitnya 30 kg bahkan bisa 50 kg. “Kalau sanggup membawanya, rasanya mau dibawa banyak-banyak,” ujarnya.

Setelah mengumpulkan buah-buah sawit itu, dia mengantarkan ke pengumpul sawit dengan harga Rp 2.000 per kg. Harga sawit berondolan tentu di bawah harga sawit biasa.

Banyaknya penghasilan yang didapatkan membuat Martini semakin semangat. “Memang berjalan dalam kebun sawit itu. Kalau jauh perjalanan tidak bisa dihitung, bayangkan saja satu hari berjalan terus dari satu pohon ke pohon lainnya,” katanya.

Waktu itu roda perekonomian terus beranjak naik. Dari hasil yang dia peroleh, Martini bisa membeli motor walaupun harus mencicil setiap bulan. Ditambah lagi dia mampu membayar uang muka untuk membeli rumah di salah satu perumahan di Kota Jambi. “Kalau waktu itu bayar cicilannya masih sanggup,” ujarnya.

Tatkala harga sawit anjlok, Martini merasakan dampaknya. Bayangkan, dulu bisa memeroleh uang Rp 100 ribu per hari, sekarang kini Rp 15.000. “Mana cukup untuk kebutuhan keluarga,” katanya. Banyak rekan satu pekerjaan bernasib sama dengan dirinya. “Banyak motor ditarik karena tidak sanggup bayar cicilan,” ujarnya.(*)

Sumber :

http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=4575:kisah-ibu-ibu-pengumpul-sawit-berondolan-di-sungaibahar&catid=3:jambitimur&Itemid=5

Baca juga kisah-kisah sukses para petani, berita dan harga sawit di bawah ini :

Derita Petani Sawit Lampung!

H. Bambang Eka Wijaya

“HARGA sawit tandan buah segar (TBS) pada pengumpul amat rendah—di Mesuji Rp300/kg dan di Way Kanan Rp350/kg—sehingga pendapatan petani sawit berlahan di bawah 2 hektare tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya!” ujar Umar.

“Para petani sawit terpaksa mencari pekerjaan lain, jadi buruh harian mengerjakan apa saja!” “Derita itu khusus dialami petani sawit rakyat yang tidak ada kerja sama dengan perusahaan terkait perkebunan inti rakyat (PIR), dan tak ada kontrak dengan pabrik!” timpal Amir.

“Anehnya, peraturan menteri atau sejenisnya tak ada yang mengatur harga terendah TBS dari sawit rakyat jenis ini, setidaknya begitu kata pihak pabrik yang mengesampingkan giliran masuk pabrik truk sawit rakyat!”

“Akibat truk sawit rakyat dikesampingkan pelayanannya oleh pabrik, ada yang sampai berhari-hari antre tetap tak bisa masuk, pindah antre ke pabrik lain nasibnya sama, hingga akhirnya TBS busuk di truk dan harus dibuang!” tegas Umar.

“Sedihnya, sampai sejauh itu derita para petani sawit rakyat (non-PIR), tak terlihat perhatian dari pemerintah daerah maupun wakil rakyat di legislatif setempat! Bahkan, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi saja tidak, apalagi berusaha melakukan mediasi pihak-pihak terkait untuk membantu nasib petani yang terpuruk!”

“Mungkin karena pejabat daerah maupun para wakil rakyat berasumsi jatuhnya harga minyak sawit akibat krisis Eropa, hingga mereka tak mampu mengatasi masalahnya karena pusaran krisisnya jauh dari jangkauan, mereka pun pura-pura tak tahu nasib malang petani sawit rakyat!” tukas Amir.

“Artinya, mereka tak mau masuk perangkap—terlanjur masuk tapi tak bisa menyelesaikan masalah—seperti banyak kasus yang tak kunjung bisa diselesaikan!”
“Untuk menyelesaikan masalah petani sawit secara ideal memang sulit!” timpal Umar.

“Tapi upaya mengurangi penderitaan petani bukan hal mustahil! Misalnya, kalau sawit petani PIR masih dibayar di atas Rp1.000/kg TBS sesuai aturan menteri atau sejenisnya, kenapa sawit rakyat cuma Rp300? Menghitungnya seperti apa? Lalu perjuangkan, sawit rakyat di atas Rp500/kg TBS!”

“Tapi masalahnya, bisa jadi wakil rakyat ogah repot ngurus rakyat?” tukas Amir. “Lebih asyik ongkang-ongkang menikmati kekuasaan!” ***

Sumber : http://lampost.co/berita/derita-petani-sawit-lampung

Baca juga kisah-kisah sukses para petani, berita dan harga sawit di bawah ini :