Berita

Ekspor CPO (Minyak kelapa Sawit) dilarang Eropa, Indonesia Bakal Mengadu ke WTO

3 Juli 2013

Pemerintah siap mengadukan sejumlah negara di Eropa yang melarang ekspor minyak sawit mentah atau CPO Indonesia ke organisasi dagang dunia (WTO). Larangan itu timbul lantaran Indonesia memproduksi CPO dengan cara merusak lingkungan.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, Eropa memasukkan CPO ke dalam daftar produk yang tidak sesuai standar energi terbarukan. Bahkan, sebagian negara mengenakan tarif tambahan karena CPO dianggap sama seperti alkohol. “Sawit kita mendapat tekanan di Eropa. Ada beberapa kampanye yang mereka lakukan, bahkan ini dilakukan pula pada level perusahaan, beberapa dari mereka melakukan kampanye negatif,” kata Bayu di kantornya, Jakarta, Rabu (3/7).
Maka itu, menurut Bayu, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menggugat negara yang melarang ekspor CPO Indonesia secara tidak proporsional. Jalur ini akan ditempuh jika mediasi bilateral menemui jalan buntu. “Kalau kita dirugikan oleh langkah-langkah yang tidak fair, kita terbuka untuk melakukan langkah hukum. Jadi tahapan responnya diplomasi misi daging, sampai jalur hukum dan ke WTO. Kita bersepakat, semua instrumen itu akan kita lakukan,” Ungkapnya.

Untuk kasus pelarangan ekspor CPO oleh Amerikan Serikat, Bayu menambahkan, pihaknya masih menunggu keputusan dari Badan Perlindungan Lingkungan (EPA). Pekan lalu, lembaga asal Negeri Paman Sam itu selesai memeriksa lahan sawit di Sumatera. “Kalau EPA, kita tinggal nunggu nih, saya kira mereka tidak melihat dari satu kasus saja, toh penelitian mereka baru selesai minggu lalu,” ungkapnya.

Sekedar informasi, Indonesia adalah eksportir sawit terbesar sejagat. Bersama Malaysia, kedua negara menguasai 90 persen pasokan CPO ke seluruh dunia.

[yud]

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/ekspor-cpo-dilarang-eropa-indonesia-bakal-mengadu-ke-wto.html

Baca juga kisah-kisah sukses para petani, berita dan harga sawit di bawah ini :

GAPKI Ingin Indonesia Jadi Raja Minyak Kelapa Sawit Dunia

TEMPO.CO, Jakarta– Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Tungkot Sipayung mengatakan, salah satu visi GAPKI 2030 adalah menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dunia dalam produksi minyak sawit dan turunannya.

“Visi 2030 kita menjadikan Indonesia sebagai raja biofuel dan bio energi,” katanya di Jakarta, Selasa 2 Juli 2013. Visi GAPKI itu berkaitan dengan visi lainnya, yaitu mengurangi ketergantungan dunia dari energi fosil serta membangun perekonomian nasional dan global. Salah satu strategi GAPKI menuju 2030 adalah dengan meningkatkan produktivitas. “Jika 3526 tercapai, maka bisa menghasilkan 9 ton CPO per hektare per tahun. Beberapa perusahaan sudah mencapai 8 ton,” ujar Tungkot.

Dalam hal sertifikasi, GAPKI lebih mendukung Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). “GAPKI tidak mendukung RSPO, tapi kita dukung ISPO karena milik Indonesia,” katanya. Dia menilai sertifikasi asing belum tentu lebih baik dari pada sertifikasi nasional.

Tungkot  menjelaskan, selain meningkatkan produktivitas, pengusaha sawit juga akan melakukan hilirisasi. Tapi, ada beberapa kendala terkait kedua hal itu. Masalahnya, suku bunga bank  masih tinggi, tertinggi di dunia. Dengan begini, petani sulit memperoleh dana.

Kualitas infrastruktur juga lebih buruk dibandingkan negara-negara kawasan. Masalah lain adalah ketidakpastian tata ruang. Kemenhut dinilai lambat membuat peraturan soal  ini. “Peraturan daerah juga menghambat industri persawitan serta perizinan yang birokratis dan mahal,” kata Tungkot menjelaskan.

Hambatan itu, menurutnya, menyebabkan kurangnya insentif untuk meningkatkan produksi dan hilirisasi. Pelaku usaha perkebunan sawit lebih cenderung mengekspansi (perluasan areal) dari pada peningkatan produktivitas dan hilirisasi.

ARIEF HARI WIBOWO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/07/02/090492940/GAPKI-Ingin-Indonesia-Jadi-Raja-Minyak-Sawit-Dunia

Baca juga kisah-kisah sukses para petani, berita dan harga sawit di bawah ini :

HARGA SAWIT: Aceh butuh acuan

MEDAN: DPRD Kota Subussalam dan Aceh Singkil, Provinsi Aceh akan mengusulkan kepada Pemprov Aceh untuk membentuk Panitia Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sehingga harga buah sawit yang dibeli pedagang dan pabrik kelapa sawit memiliki acuan.

Ketua Komisi B DPRD Subussalam Netap Ginting bersama empat anggota DPRD Subussalam dan Aceh Singkil menemui Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di Medan Rabu (27/6) membahas mengenai penetapan harga TBS, sehingga harga ditingkat petani tidak sampai ambruk.

Sebagaimana diberitakan, harga TBS di Subussalam dan Aceh Singkil 2 minggu terakhir ambruk dari Rp1.250 menjadi Rp600 per kilogram, sehingga para petani tidak bergairah memanen buah sawitnya.

Menurut Netap Ginting, Ketua Rombongan DPRD Subussalam dan Aceh Singkil  di Aceh pemerintah belum pernah membuat aturan penetapan harga TBS sebagaimana dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang dikeluarkan setiap minggu berdasarkan perhitungan yang dirumuskan bersama.

Penetapan harga TBS tersebut disebar lewat Dinas Perkebunan di kabupaten/kota, serta Anggota Gapki dan PKS tanpa kebun yang menjadi anggota Apkasindo. Walaupun tidak 100% penetapan harga TBS itu, menjadi acuan, paling tidak masyarakat mengetahui harga TBS karena dihitung dengan formula harga minyak sawit di Rotterdam dan kualitas (usia tanaman sawit) buah sawit yang dihasilkan.

Sementara itu, Sekjen Apkasindo Asmar Arsjad mengatakan sudah memberikan formula penetapan harga TBS di Sumut kepada anggota DPRD Subussalam dan Aceh Singkil agar diteruskan kepada pemerintah Aceh. “Pemerintah Acehlah yang menetapkan harga TBS untuk dijadikan sebagai acuan.,” tuturnya.

Perjuangan rakyat Subussalam dan Aceh Singkil untuk menetapkan acuan harga TBS di daerah itu masih panjang karena harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Aceh.

Asmar mengatakan, di Subussalam terdapat tiga unit PKS dan di Aceh Singkil delapan unit yang beroperasi selama 24 jam. Kapasitas pabrik kelapa sawit di daerah itu, tambahnya, cukup untuk menampung seluruh produksi TBS petani di daerah itu. “Jadi saya heran kenapa harga TBS di daerah itu sempat anjlok begitu dalam,” tandasnya.(msb)

Sumber : http://bisnis.com/harga-sawit-aceh-butuh-acuan

Baca juga kisah-kisah sukses para petani, berita dan harga sawit di bawah ini :

Gapki Minta Bersihkan Nama Empat Perusahaan Kelapa Sawit

Pekanbaru (ANTARA) – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau meminta pihak terkait untuk membersihkan nama empat perusahaan yang menjadi anggota Gapki dan terindikasi terlibat dalam kebakaran lahan dan hutan di Riau.

“Tolong bersihkan empat nama anggota kami dari delapan yang disebutkan seperti Group Minamas, kemudian Adie Plantation dan Mustika Agro. Jelas-jelas perusahaan tidak ada membuka lahan baru,” ujar Ketua Gapki Riau Wisnu Oriza, kepada ANTARA di Pekanbaru, Selasa.

Pihaknya juga telah meminta klarifikasi dalam rapat dengan direktur jenderal pertanian Kementrian Pertanian pekan lalu, tentang pernyatan yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Balthazar Kambuaya.

Menurut dia, yang kasihan adalah pengusaha perkebunan kelapa sawit ketika membutuhkan permodalan dengan melakukan pinjam ke bank menjadi terkendala, lalu ketika ingin menjual minyak mentah sawit (CPO) menjadi susah.

Sesuai prosedur hukum yang berlaku, kemudian disertai dengan bukti yang lengkap dan jelas, maka pihak kepolisian setempat bisa langsung menangkap perusahaan yang melakukan pembakaran lahan dan hutan.

“Gapki Riau mendukung hal tersebut. Dengan catatan bila perusahan itu melanggar disertai bukti yang cukup, maka kami persilakan untuk dilakukan proses hukum,” katanya.

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup Balthazar Kambuaya menyatakan ada delapan perusahaan kelapa sawit Malaysia yang terindikasi kuat terlibat dalam kebakaran lahan di Riau hingga menyebabkan kabut asap.

Delapan perusahaan itu diantaranya PT Langgam Inti Hiberida, PT Bumi Reksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Udaya Loh Dinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Multi Gambut Industri dan PT Mustika Agro Lestari.(rr)

Sumber : www.antaranews.com

Berita-berita tentang kelapa sawit lain bisa di baca di :

“Daftar Berita-berita Tentang Kelapa Sawit”

Indonesia Siap Buktikan Sawitnya Tidak Rusak Lingkungan

Medan (ANTARA) – Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta siap membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia tidak merusak lingkungan seperti yang dituduhkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat internasional, dengan hasil-hasil riset.

“Kita akan buktikan dengan riset, karena berargumen dengan negara-negara Barat harus dilandaskan riset,” kata Menristek pada kunjungannya ke Pusat Unggulan Kelapa Sawit (PPKS) di sela acara Third Senior Official Meeting (SOM3) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Medan, Senin.

Terkait dengan tuduhan itu, mantan Menteri Lingkungan Hidup itu mengatakan pihaknya sedang menyiapkan data dan riset penanaman sawit di lahan gambut dan keterkaitannya dengan emisi karbon dan perubahan iklim.

Menurut dia, tuduhan-tuduhan sumbang terhadap perkebunan kelapa sawit Indonesia yang telah memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional tersebut lebih dilatarbelakangi oleh persaingan bisnis.

Menteri juga khawatir munculnya ratusan titik panas di Indonesia di beberapa pekan terakhir ini juga dijadikan dasar untuk menjatuhkan citra perkebunan sawit Indonesia.

Sementara itu, Direktur Pusat Unggulan Kelapa Sawit (PPKS) Wicaksono Darmosarkoro mengatakan, tuduhan yang merusak citra itu bukan hanya dari sisi lingkungan tetapi juga dari sisi kesehatan dan sisi kepentingan masyarakat.

“Dari sisi kesehatan misalnya riset tentang trans fat pada kelapa sawit, minyak sawit mengandung banyak minyak jenuh yang tak baik bagi kesehatan. Ternyata semua kan tetap bermanfaat, tinggal digunakan saja buat pangan atau nonpangan seperti produk turunan oleokimia untuk kosmetik hingga sabun,” katanya.

Dari sisi kepentingan masyarakat, kebun kelapa sawit yang di Indonesia luas totalnya mencapai 9 juta ha itu, seluas 41 persennya adalah milik petani, 51 persen milik swasta dan sisanya milik pemerintah, ujarnya.

Para perwakilan negara dari Kelompok Kerja PPSTI (Policy Partnership on Science, Technology and Innovation) yang menghadiri Third Senior Official Meeting (SOM3) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Medan pada 22 Juni hingga 6 Juli, ujarnya, juga akan diajak berkunjung ke PPKS untuk melihat fasilitas teknologi dan berbagai riset unggulan terkait kelapa sawit. (ar)

Sumber : Antaranews.com

Berita-berita tentang kelapa sawit lain bisa di baca di :

“Daftar Berita Tentang Kelapa Sawit”

PKS: Fundamentalisme FPI, KPK, ICW Membahayakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah mengecam cara kerja ICW, KPK, dan FPI. Menurutnya keberadaan tiga organisasi itu membahayakan demokrasi lantaran sering berlaku fundamental.

“Fundamentalisme FPI, KPK, dan ICW, bahayanya,” kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7).

Menurut Fahri tidak boleh ada lembaga yang bekerja dengan dasar merasa benar sendiri. Sebab organisasi itu juga dijalankan oleh manusia biasa, termasuk FPI. “Orang bisa salah biasa-biasa saja,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini menyayangkan tindakan yang dilakukan pimpinan FPI Munarman yang menyiram air ke wajah sosiolog Amrin Tamagola dalam sebuah acara diskusi. Menurutnya perbedaan pendapat dalam demokrasi tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. “Seperti yang terjadi di stasiun TV kemarin itu. Jangan menghantam harga demokrasi yang begitu mahal,” kata Fahri.

Untuk KPK dan ICW Fahri mengkritik kinerja keduanya yang seolah-olah terlalu mengkultuskan pemberantasan korupsi. Menurutnya sikap pengkultusan ini membuat kedua lembaga tersebut seperti bebas dari kesalahan.

Rilis ICW soal daftar caleg DPR yang diduga tidak propemberantasan korupsi misalnya. Menurut Fahri ICW tidak berhak melakukan serangan kepada pribadi-pribadi. ICW semestinya mengedepankan pertarungan ide yang tidak menyinggung perasaan seseorang. Terlebih serangan yang dilakukan ICW tidak disertai standar kriteria data baku yang berpotensi merugikan orang lain.

“Saya dibilang tidak propemberantasan korupsi karena mengusulkan perubahan UU KPK. Kok bisa tugas konstitusional mengubah undang-undang justru menjadi dasar untuk menyerang pribadi,” kata Fahri.

Reporter : Muhammad Akbar Wijaya
Redaktur : Mansyur Faqih

Sumber : http://www.republika.co.id

Kecam Tindakan Munarman, LBH Se-Indonesia Siap Dampingi Thamrin

Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), bersama 15 Kantor LBH se-Indonesia menuntut agar Kepolisian Republik Indonesia segera memproses Munarman secara hukum karena jelas-jelas melakukan tindakan kekerasan di muka umum tanpa menunggu laporan dari korban.

Kepala Bidang Penelitian dan Kajian Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Muhammad Isnur mengatakan, tindakan Munarman tersebut jelas tindakan kekerasan. Sikap seperti itu mengancam ruang kebebasan berpendapat, berdiskusi, dan juga mengancam demokrasi di Indonesia.

”Tindakan ini bukan semata tindakan spontan lepas kontrol dalam sebuah diskusi,” katanya, Jumat (28/6/2013).

Atas kejadian tersebut, pihaknya menuntut kepolisian segera melakukan tindakan atau proses hukum bagi Munarman yang juga mantan ketua YLBHI tersebut.

Ia menegaskan, YLBHI bersama 15 Kantor LBH se-Indonesia (LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Padang, LBH Palembang, LBH Pekanbaru, LBH Bandar Lampung, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Semarang, LBH Yogyakarta, LBH Surabaya, LBH Bali, LBH Makassar, LBH Manado, dan LBH Papua) mengecam dan mengutuk tindakan tersebut.

“Dengan ini juga kami menuntut kepada TV One untuk meminta maaf dan tidak lagi mengundang narasumber seperti Munarman yang jelas-jelas telah berulang kali melakukan kekerasan dan diputus bersalah oleh Pengadilan,” katanya.

Untuk menindaklanjuti hal ini, YLBHI dan LBH se-Indonesia siap melakukan pendampingan dan mengawal Tamrin Amal Tomagola untuk meneruskan dan memproses kasus ini. [Ksr]

Sumber : http://utama.seruu.com/read/2013/06/28/171649/kecam-tindakan-munarman-lbh-se-indonesia-siap-dampingi-thamrin

Foto-Foto Hot Sefti Sanustika Ternyata Asli

Foto-Foto Sefti Sanustika menjadi perbincangan di internet beberapa hari belakangan ini. Pasalnya foto-foto istri Ahmad Fathanah tersebut bisa dibilang kurang sopan.

Dari dua foto yang beredar, satu foto memperlihatkan Sefti sedang berada di bak mandi, sedang foto lainnya mempertontonkan belahan payudara wanita yang setiap mengunjungi suaminya selalu mengenakan jilbab rapi tersebut.

Pengamat dan pakar telematika menyatakan foto-foto syur Sefti Sanustika tersebut adalah foto asli dan bukan rekayasa.

Melalui analisa yang dilakukan pada foto di bak mandi juga diduga ada orang lain yang membidik kamera untuk mengabadikan pose seksi Sefti Sanustika di bak mandi dengan tubuh ditutupi busa sabun.

Bisa dibilang, ada pihak lain yang mengambil foto hot isteri Ahmad Fathanah tersebut dan Sefti sendiri melakukannya secara suka rela. Hmm… kira-kira siapa ya yang mengambil foto tersebut?

Foto Hot Sefti Sanustika, Isteri Ahmad Fathanah

Foto-Foto Hot Isteri Ahmad Fathanah

Foto-Foto Hot Sefti Sanustika

Sefti sendiri sedang menghadapi kemelut yang menimpa suaminya, Ahmad Fathanah. Selain terbelit kasus suap, Ahmad Fathanah juga tertangkap basah berduaan di kamar hotel dalam kondisi tanpa busana dengan mahasiswi cantik bernama Maharani Suciyono serta terbukti memberikan uang dan berbagai macam barang mewah kepada wanita-wanita cantik, salah satunya yang cukup heboh adalah model majalah dewasa bernama Vitalia Sesha.

Sefti masih enggan berkomentar soal foto-fotonya tersebut “Lagi enggak mau komentar soal itu,” katanya saat dikonfirmasi awak media mengenai berita beredarnya foto-foto seksi Sefti Sanustika di internet.

Sumber : http://diamondtaxi.blogspot.com/2013/06/foto-hot-sefti-sanustika-isteri-ahmad-fathanah.html