Sengketa Lahan Sawit Berujung Penutupan Izin Lokasi

15 May 2013

Buntut bentrokan berdarah antara warga Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dengan pihak PT Asiatic Persada Group pada hari Selasa pagi (11/11) berujung meminta korban luka-luka di kedua belah pihak.

Terkait peristiwa berdarah itu, pemkab Batang Hari segera mengundang para pihak yang bertikai untuk dicarikan titik temu.

Bertempat di ruang utama Kantor Pemkab Batang Hari, Jum’at (14/11) kemarin yang dihadiri unsur muspida, Bupati Batang Hari Syahirsah.Sy yang diwakili Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Erpani menegaskan, agar kedua belah pihak yang bertikai untuk bermusyawarah mencari kata mufakat.

Erpani mengungkapkan kebijakan pemkab tidak akan memperpanjang izin Lokasi kedua perusahaan milik group PT Asiatic Persada, yakni PT Jamer Tulen dan PT MPS.

Sementara itu, Kapolres Batang Hari AKBP. Tata Suarta yang diwakili Wakapolres Kompol. Trisno. R mengingatkan, agae kedua belah pihak yang bertikai untuk menahan diri dan menciptakan suasana keamanan dan ketertiban lebih kondusif.

Di dalam pertemuan yang difasilitasi Pemkab Batang Hari tersebut, justru pihak PT Asiatic Persada tidak datang memenuhi undangan rapat dan terpaksa Bupati Batang Hari Syahirsah.Sy melalui Asisten II Erpani menunda rapat pertemuan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.

Akibatnya persoalan konflik lahan di lokasi Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari antara warga SAD dengan perusahaan sampai kini tidak berhasil menemukan titik temu.

Harus tegas

Menanggapi hasil pertemuan tersebut, ketika ditemui vetonews.com usai rapat pihak perwakilan SAD yang diwakili oleh unsur pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Trisula Nusantara, yaitu Achmad Thoriq Shoekri dan Johan Simanjuntak, keduanya merasa kecewa.

Menurut Achmad Thoriq, yang juga Sekretaris Jenderal DPN Trisula Nusantara, dirinya menilai bahwa pemkab Batang Hari kurang tegas menyikapi persoalan ini serta mandulnya proses penegakkan hukum di wilayahnya.

Dia berharap, konflik lahan antara warga SAD dengan pihak perusahaan cepat teratasi, “Kami minta agar aparatur pemkab Batang Hari segera menuntaskan persoalan ini. Jangan sampai berlarut-larut dan proses penegakkan hukum harus dilaksanakan untuk mencari kepastian hukum terhadap masalah ini,” tegasnya.

Persoalan konflik lahan ini, kata dia, tidak akan menemui titik terang apabila kedua belah pihak yang bertikai tidak duduk bersama menyamakan persepsi untuk menyelesaikan konflik.

“Sangat besar atensi kami, menyelesaikan permasalahan ini. Kami juga mendapat arahan dari Dewan Pertimbangan Presiden, yakni Prof. DR. Subur Budhisantoso menyampaikan pada pemkab Batang Hari bahwa hak hidup dan hak ulayat SAD harus diperhatikan,” ungkap dia.

Achmad Thoriq menjelaskan, norma-norma adat harus dibangun. Hak tanah untuk kepentingan masyarakat hidup harus diberikan, “hal ini diamanatkan kepada kami, sampai kedua belah pihak siap bertemu kita untuk berbicara berdasarkan data akurat dengan dan group-group perusahaannya, yakni PT Jamer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit (MPS),” papar dia.

Baca juga kisah-kisah sukses para petani, berita dan harga sawit di bawah ini :